47.000 Desa Terpencil Belum Tersentuh Telekomunikasi
Jakarta — Sebanyak 47.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia masih menunggu pembangunan telekomunikasi di daerah terpencil sebagai akibat keterbatasan dana APBN, sehingga puluhan ribu desa itu terisolasi dari dunia luar.
Wakil Sekjen Partai Demokrat HM Darmizal mengatakan hal tersebut dalam bincang-bincang dengan SH, di kantornya, Selasa (29/5) petang. ”Kami mendapat informasi, Depkominfo sudah menghimpun dana dari operator sebesar Rp 550 miliar, yakni dipungut 0,75% dari setiap operator untuk Universal Service Obligation (USO). Namun dana ini masih ditahan Ditjen Postel,” ujarnya.
Dia menyatakan, USO, pembangunan teleponi dasar di desa-desa terpencil, sehingga menjadi amat penting bagi percepatan pembangunan sektor ekonomi mikro pada tatanan terdepan. Pasalnya akan mampu merangsang geliat ekonomi nasional, di mana masyarakat produsen pedesaan akan memiliki akses terbaik dalam mempromosikan hasil produksi mereka. Selain itu meningkatkan promosi pariwisata desa sebagai unggulan karena sudah matang sumber daya alamnya.
“Jadi, Partai Demokrat sebagai pendukung utama pemerintah dengan sungguh-sungguh meminta Dirjen Postel agar segera mengimplementasikan program USO ini. Kita tidak mau lagi peristiwa gagal implementasi USO seperti tahun 2006. Menurut laporan yang kami terima, tahun 2007 dana sudah ditarik pemerintah dari operator telekomunikasi di Tanah Air telah mencapai Rp 870 miliar,” tegasnya.
Partai Demokrat yakin bahwa Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar, berkomitmen memberikan yang terbaik bagi negara dan rakyat Indonesia walaupun dia berlatar belakang pejabat yang sejak awal berkecimpung pada sektor pengairan di Bappenas.
Dia menambahkan, Rabu (30/5) ini DPP Partai Demokrat di kantor Pusat Jalan Pemuda mengadakan dialog “Manfaat USO bagi Masyarakat Desa Terpencil” yang dibuka Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo. (eddy lahengko)
