Biarkan Presiden yang Menentukan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agak kewalahan menerima banyak titipan berupa Curiculum Vitae (CV), dan Short Message Service (SMS) untuk pergantian menteri dengan konsep giliran atau gantian. Titipan itu semakin banyak diterima Presiden menyusul semakin senternya isu perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
“Saya nilai hal seperti itu tidak kena. Tidak demikian konsep reshuffle karena harus sesuai dengan kebutuhan,” ucap Presiden. Menurut Kepala Negara, reshuffle dilakukan semata-mata untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja kabinet.
Isu reshuffle sudah jauh hari diembuskan sejumlah kalangan. Umumnya, disuarakan oleh para politisi. Sejak September tahun lalu, para politisi lantang “berteriak” soal perlunya reshuffle jilid II. Mereka berdalih, reshuffle harus dilakukan Presiden agar kinerja KIB lebih maksimal.
Partai Amanat Nasional (PAN) pernah begitu kencang menghembuskan isu reshuffle kabinet, terutama di bidang ekonomi karena rendahnya kinerja untuk menggerakkan sektor riil.
Namun, desakan itu menciut setelah Menteri Perhubungan Hatta Rajasa yang merupakan kader PAN, didesak oleh sejumlah kalangan agar mundur karena tak becus menangani masalah dan ramainya kecelakaan transportasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Sekjen PAN Zulkifli Hasan mengatakan, karena sekarang sudah masuk bulan ke empat atau kuartal ke dua, Fraksi PAN menyatakan, reshuffle sudah kehilangan momentum dan tidak tepat.
Kalau reshuffle, katanya, maka perlu lagi menyusun pejabat eselon I, belajar lagi, menggantikan dirjen dan sekjen, yang semuanya itu membutuhkan waktu setahun.
“Jadi, kita menyarankan agar kabinet diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya,” ujarnya Senin (16/4).
Menurut dia, PAN akan tetap membantu pemerintah merealisasikan program-program kerakyatan, pangan, BBM, peningkatan peluang kerja, dan sektor riil lainnya karena waktu jalannya pemerintahan tidak lagi banyak.
“Waktu kita sudah mepet, 2009 sudah Pemilu, 2008 pertengahan sudah siap-siap menyongsong Pemilu, artinya sudah tidak lagi urgen (reshuffle kabinet, red).”
Menurut Zulkifli, PAN mendukung reshuffle kabinet harus benar-benar dilaksanakan sesuai hak prerogatif Presiden, untuk kemajuan kinerja kabinet. “Jadi, bukan dari desakan sejumlah pihak, apalagi desakan dari partai politik,” tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR bidang Perdagangan dan Industri tersebut mengharap, KIB ke depan harus lebih fokus pada realisasi program yang sudah disampaikan Presiden pada awal tahun, lalu mengajak mitra-mitra pemerintah untuk memperkuat kinerja pemerintah untuk mencari jalan keluar permasalahan negara.
Partai Golkar nampaknya paling agresif melakukan manuver agar Presiden melakukan reshuffle kabinet. Partai berlambang pohon beringin itu kabarnya telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk menjadi menteri.
Gelagat ambisius partai Golkar sudah nampak saat pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Pembentukan UKP3R merupakan salah satu cara Presiden yang kurang merespon dilakukan reshuffle kabinet.
Presiden lebih memilih pembentukan UKP3R daripada melakukan perombakan kabinet yang dikhawatirkan akan semakin tidak memaksimalkan kinerja kabinet dalam merealisasikan program reformasi. Sementara Golkar mengharap Presiden melakukan reshuffle kabinet yang memungkinkan penambahan kursi bagi elit Golkar.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengaku, partainya tidak melakukan intervensi terhadap Presiden apabila akan melakukan reshuffle. Jika dilakukan perombakan, lanjutnya, perombakan kali ini adalah perombakan terakhir di pemerintahan SBY JK.
“Keputusan merombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Saya tegaskan tidak akan melakukan intervensi kepada Presiden,” katanya di Gedung DPR Jakarta, Senin (16/4).
Agung mengingatkan agar Presiden mempertimbangkan betul berbagai hal agar tujuan atau sasaran perombakan kabinet itu tercapai, terutama mampu meningkatkan kinerja dan pemerintaha yang stabil.
Menurut Agung yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, perombakan kabinet dilakukan atas tiga pertimbangan, yaitu mengganti menteri yang kinerjanya tidak menggembirakan karena adanya alasan kesehatan. Pergantian juga disebabkan karena kinerja menteri-menteri itu karena faktor kemampuan.
Perombakan kabinet juga dilakukan demi menjaga kestabilan dukungan politik dari partai-partai pendukungnya. Tetapi apapun alasannya, kata Agung, jika perombakan dilakukan, maka hal itu merupakan perombakan kabinet yang terakhir di pemerintahan saat ini. Jika kabinet sering berganti, justru bisa menimbulkan ketidakstabilan.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menginventarisir menteri mana saja yang layak diganti apabila SBY memang jadi melakukan reshuffle. Namun, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku, tak pernah mengusulkan ke Presiden agar segera melakukan pergantian kabinet.
Dia hanya menilai tim ekonomi KIB kurang greget, masih ada pengangguran, kemiskinan merajalela dan sektor riil belum bergerak. PKS usulkan Menko perekonomian, Menteri Keuangan dan Menko Kesra untuk diganti.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, diganti karena selama ini dinilai lebih sibuk berpolitik daripada menjalankan tugasnya selaku menteri.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai, kinerja kabinet saat ini tidak memiliki sense of crisis dan sense of emergency. Selain itu, rendahnya tingkat profesionalisme dari anggota kabinet dan ketiga rendahnya tingkat koordinasi antar kementerian.
Namun, apapun alasannya, urusan copot mencopot para menteri adalah hak prerogatif Presiden. Kepala Negara berhak mengganti dan mempertahankan menterinya hingga pemerintahanannya berakhir. Presiden sendiri nampaknya tidak terlalu gegabah akan melakukan reshuffle. Presiden sendiri tidak pernah bicara tentang nama-nama berkaitan dengan reshuffle.
Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indra Jaya Piliang menilai, reshuffle adalah salah satu jalan keluar untuk menjaga kinerja dan performance Presiden dalam menjalankan programnya terutama yang sudah disampaikan ke publik.
Reshuffle juga merupakan suatu keharusan, apalagi untuk menggantikan sejumlah menteri yang sakit.
Dia mencontohkan, sakitnya Menteri Dalam Negeri Muhammad Mar’uf yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Meski ada Menteri Ad Interim, namun sifatnya sementara sehingga tidak akan maksimal.
Indra mengatakan, untuk menilai layak atau tidaknya seorang menteri dicopot, bukan berdasarkan tingginya persepsi publik. “Namun, kemampuan Presiden menilai kualitas kinerja para menteri. Apakah mereka juga bermasalah secara hukum atau tidak,” ujarnya Senin (16/4).
Jika hanya berdasarkan pertimbangan persepsi publik, maka tidak signifikan karena banyak menteri yang bekerja, namun tidak diketahui publik mengenai kerjanya.
Dia mencontohkan kerja Menteri Riset dan Teknologi yang sedikit publik yang mengetahui kerjanya, tapi bukan berarti Menristek tidak bekerja.
Terkait dengan desakan parpol dalam proses reshuffle, Indra menilai, keberadaan parpol saat ini tidak terlalu penting. Posisinya hanya pada nomor tiga atau empat.
“Tidak terlalu penting karena persepsi terhadap parpol masing sangat lemah. Dan kalau Presiden berhadapan dengan persepsi parpol, maka publik menilai kapasitas lembaga kepresidenan, lebih penting daripada menimbang kinerja parpol,” katanya.
Indra menilai, momentum saat ini harus diselamatkan, apalagi partai tak lama lagi akan bersaing pada Pemilu 2009.
“Artinya, yang harus diselamatkan adalah program Presiden sendiri, bukan kepentingan partai politik. Jadi, mau ambil dari kalangan parpol, dan kalangan profesional juga tidak masalah, sesuai dengan kebutuhan Presiden,” ujarnya.
Soal kelemahan KIB, Indra menilai hampir di semua sektor. KIB kurang proaktif, kurang mampu mengatasi secara cepat masalah-masalah yang muncul, dan terlalu bergantung pada arahan Presiden.
Dia menyarankan agar Presiden konsisten menerapkan reward and punishment.
Hingga saat ini, reward and punishment menurut Indra, belum terlihat. “Itu merupakan kelemahan Presiden yang justru membela para menterinya seperti wacana reshuffle yang dinilainya menganggu menteri yang sedang bekerja. Bisa saja dengan menggantikan satu atau dua menteri. Ya, kalau dianggap semua menteri tidak ada masalah, ya juga keliru.”
Jurnal Nasional Selasa, 17 April 2007
